PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR : 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOKALAPA

Menimbang	:	Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Badan Permusyawarata Desa tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
Mengingat	:	1.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 2.    Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. 3.    Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOKALAPA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2013

 BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kepusan ini yang dimaksud dengan :

1.      Desa adalah Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

2.      Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

3.      Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.      Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

5.      Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua dan 1 (satu) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

6.      Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

7.      Komisi/Panitia adalah Komisi – Komisi/Panitia didalam Badan Permusyawaratan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

8.      Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

9.      Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

10.  APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOKALAPA

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 3

1.      Angota BPD adalah wakil dari penduduk Desa Pulokalapa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2.      Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang merupakan 1 (satu) perwakilan dari setiap Rukun Warga

3.      Jumlah Anggota BPD Desa Pulokalapa adalah 9 orang merupakan perwakilan dari setiap Dusun

4.      BPD terdiri dari pimpinan dan anggota

Pasal 4

Calon anggota BPD adalah penduduk Desa Pulokalapa dengan syarat-syarat :

1.      Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

2.      Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP sederajat ;

3.      Berumur sekurang-kurangya 25 tahun pada saat pendaftaran ;

4.      Sehat jasmani dan rohani ;

5.      Berkelakuan baik, jujur, adil dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya

6.      Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

7.      Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8.      Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9.      Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Pulokalapa sekurang-kurangya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus

10.  Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat

11.  Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi anggota BPD;

12.  Tidak mewakili partai politik

BAB III

Pemilihan, Penetapan dan Peresmian

Pasal 5

1.      Pemilihan calon anggota BPD ditingkat RT :

a.       Pemilihan bakal calon BPD dilaksanakan melalui musyawarah RT, yang bersangkutan untuk memilih 1 (satu) orang bakal calon anggota BPD;

b.      Berita Acara hasil musyawarah RT beserta bakal calon yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan oleh Ketua RT kepada Ketua RW

2.      Pemilihan calon anggota BPD ditingkat RW :

a.       Melakukan musyawarah mufakat dengan para bakal calon terpilih dan Ketua RT;

b.      Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak;

c.       Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf b menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang bagi bakal calon yang mendapatkan suara terbanyak yang sama;

d.      Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap sama, maka dilakukan musyawarah ulang;

e.       Berita Acara hasil musyawarah RW beserta bakal calon yang terpilih diajukan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun;

f.       Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf e untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Karawang melalui Camat Lemahabang untuk ditetapkan dan diresmikan keanggotaan BPD

3.      Setiap peserta musyawarah mempunyai 1 (satu) hak suara

4.      Tata cara dan kelengkapan penyelenggaraan pemilihan anggota BPD, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 6

Penetapan anggota BPD ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Bupati Karawang

Pasal 7

1.      Peresmian keanggotaan BPD dilakukan dalam suatu upacara oleh Bupati Karawang atau pejabat yang ditunjuk

2.      Peresmian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengambilan sumpah / janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Karawang atau pejabat yang ditunjuk

3.      Bunyi sumpah / janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia di Pemerintahan Desa”.

Pasal 8

1.      Masa bakti anggota BPD selama 6 (enam) tahun, dan berakhir pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah / janji

2.      Anggota BPD yang telah mengakhiri masa baktinya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) priode berikutnya

3.      BPD Desa Pulokalapa terdiri dari Komisi – Komisi dan Panitia

BAB IV

PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA

DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 9

1.      Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

a.       Meninggal dunia ;

b.      Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;

c.       Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;

d.      Terdakwa atau terpidana ;

e.       Absensi kehadiran dalam rapat penting (Rapat Pleno atau Rapat Pimpinan Dalam Pengambilan Keputusan atau Kebijakan) dan Rapat External BPD (Perwakilan dari anggota BPD);

f.       Diusulkan berhenti oleh masyarakat ditingkat dusun(RW).

2.      Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan f setelah adanya hasil konfirmasi dan verifikasi atau penyidikan.

3.      Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f diusulkan oleh pimpinan BPD melalui rapat khusus BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

4.      Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh pimpinan BPD.

5.      Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

Pasal 10

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu diadakan penggantian :

1. Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;

2. Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti oleh calon lain dari lingkungan RW yang sama dengan anggota yang berhenti antar waktu

3. Calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) diambil dari daftar urutan nomor berikutnya calon anggota BPD yang ada di RW yang bersangkutan

4. Penetapan calon anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai anggota BPD pengganti antar waktu ditetapkan oleh BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat;

5. Peresmian anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

6. Pemberhentian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :

  Meninggal dunia ;

  Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;

  Bertempat tinggal diluar wilayah Desa Pancawati;

   Menjadi Tim Sukses Calon Kepala Desa;

 Melanggar sumpah / janji dan melakukan perbuatan tercela sebagai anggota BPD

 Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD, sebagaimana dimaksud pasal 4

  Absensi kehadiran rapat

Pasal 11

1.      Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan diadakan pengganti pimpinan BPD;

2.      Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan;

3.      Mekanisme panggantian pimpinan BPD yang berhenti atau yang diberhentikan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat setelah dilakukan penggantian anggota BPD.

4.      Usul penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima hasil penggantian anggota dan atau pimpinan BPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati Karawang menerbitkan surat keputusan peresmian.

BAB V

Pencalonan, Pemilihan, Pembatalan, Pengangkatan,

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Bagian Pertama

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 13

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD

2.      Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa

3.      Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud ayat (2) keanggotaannya sebanyak 11 orang terdiri dari :

a.       Ketua merangkap anggota

b.      Sekretaris BPD sebagai sekretaris merangkap anggota

c.       Anggota BPD merangkap anggota

d.      Perangkat Desa sebagai anggota

4.      Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa

5.      Penduduk Desa yang dimaksud ayat (4) adalah putra Desa yang lahir di Desa dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk Desa atau putra Desa yang lahir diluar Desa dari orang tua yang tercatat sebagai penduduk Desa

6.      Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

7.      Usia paling rendah 25 tahun paling tinggi 60 tahun pada masa pendaftaran

Pasal 14

1.      Dalam hal calon Kepala Desa yang menjabat, mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada BPD

2.      Dalam hal Kepala Desa yang menjabat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, yang dimaksud ayat (1) maka pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa

3.      Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD

4.      Syarat – syarat pencalonan Kepala Desa lebih lanjut diatur dengan tata tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dengan tata tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang membatalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah mendapat laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;

2.      Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan pada, sebelum pelaksanaan penghitungan suara;

3.      Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna BPD;

4.      Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Ketiga

Mengusulkan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 17

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan mengusulkan calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat dan disyahkan menjadi Kepala Desa

2.      Calon Kepala Desa yang dimaksud ayat (1) adalah calon terpilih hasil pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

3.      Selambat – lambatnya 2 hari setelah menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Ketua BPD mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat

4.      Rapat BPD untuk penetapan calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Paripurna BPD

Bagian Keempat

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 17

1.      Keputusan BPD tentang pengesahan, usulan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia ke BPD

2.      Keputusan BPD yang diamaksud ayat (1) diberikan kepada yang bersangkutan sebelum pelantikan dari Bupati

Bagian Kelima

Mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 18

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

2.      Pemberhentian yang dimaksud ayat (1) adalah pemberhentian yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

3.      Penetapatan pemberhentian yang dimaksud ayat (2) dilaksakan dalam rapat / musyawarah paripurna BPD;

Pasal 19

1.      Dalam hal kepala desa diberhentikan dan atau habis masa jabatannya, bupati mengangkat pejabat kepala desa;

2.      Pengangkatan penjabat kepala desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, selanjutnya keputusan musyawarah disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat persetujuan dengan keputusan bupati.

3.      Yang dapat diangkat menjadi penjabat kepala desa adalah perangkat desa yaitu Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil yang mendapat persetujuan bupati.

4.      Penjabat kepala desa diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat pemerintah kabupaten Karawang yang ditunjuk.

5.      Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

BAB VI

Peraturan Desa, Angaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengawasan, Saran, Aspirasi Persetujuan, Pertanggungjawaban Membentuk Peraturan Desa

Pasal 20

1.      Bersama Kepala Desa BPD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Desa

2.      Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari pengajuan Kepala Desa atau atas usul inisiatif BPD

3.      Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam rapat / musyawarah paripurna BPD

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 21

1.      Bersama Kepala Desa BPD mempunyai tugas dan wewenang membentuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat / musyawarah Paripurna BPD

Pengawasan

Pasal 22

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap :

a.       Pelaksanaan Peraturan Desa

b.      Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa

c.       Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

d.      Kebijakan Pemerintah Desa

e.       Pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa

2.      Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hak BPD dan melalui rapat / musyawarah BPD dalam Peraturan Tata Tertib ini

Memberikan Saran dan Pertimbangan

Pasal 23

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa

2.      Saran dan pertimbangan yang dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa diminta maupun tidak diminta

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 24

1.       BPD mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis

2.       Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa laporan, pengaduan, keluhan, unjuk rasa dan bentuk lainnya

Persetujuan

Pasal 25

1.      BPD mempunya tugas dan wewenang memberikan persetujuan atau menolak segala sesuatu hal yang menyangkut persetujuan BPD

2.      Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berbentuk keputusan atau berita acara keputusan BPD

3.      Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam rapat paripurna / musyawarah BPD

Pasal 26

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa

2.      Persetujuan yang dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa

3.      Persetujuan yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna / musyawarah BPD

Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 27

1.      BPD mempunyai tugas dan wewenang meminta pertanggungjawaban Kepala Desa

2.      Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dimaksud ayat (1) mengenai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

3.      Selain ketentuan ayat (2) BPD dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

4.      Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) baik bersifat tahunan, akhir masa jabatan, atau lainnya karena sebab – sebab yang mendesak

BAB VII

Fungsi BPD

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud BAB IV Peraturan Tata tertib ini, BPD mempunyai fungsi :

1.      Bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa

2.      Pengawasan

3.      Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

4.      Memberikan usul dan saran kepada Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.      Menjelaskan kebijakan Pemerintah Desa kepada masyarakat

6.      Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

7.      Melaksanakan konsultasi kepada organisasi kemasyarakatan atau lembaga kemasyarakatan

BAB VIII

Hak – Hak BPD

Bagian Pertama

Pasal 29

1.      Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi dalam Peraturan tata tertib ini, BPD mempunyai hak – hak sebagai berikut :

a.       Hak anggaran

b.      Hak meminta keterangan Kepala Desa

c.       Hak Menyatakan pernyataan pendapat

d.      Hak mengajukan rancangan Peraturan Desa

e.       Hak memilih dan dipilih

2.      Selain hak – hak yang dimaksud ayat (1) Peraturan Tata tertib ini, Anggota BPD juga mempunyai hak :

a.       Hak mengajukan pertanyaan

b.      Hak keuangan / Administrasi

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Hak

Pasal 31

1.      Ketentuan hak – hak yang dimaksud pasal 30 dan pasal 31, hanya dapat diajukan oleh sekurang – kurangnya 3 orang anggota BPD

2.      Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD secara tertulis, singkat dan jelas ditanda tangani pengusul

3.      Selambat – lambatnya 1 minggu setelah menerima usul dimaksud ayat (2) Pimpinan BPD mengadakan rapat / musyawarah

4.      Rapat / musyawarah dapat menerima atau menolak usul yang diajukan pengusul dengan ketentuan, apabila usulan ditolak maka tidak boleh lagi diajukan untuk masa sidang atau rapat / musyawarah pada tahun berjalan dan apabila diterima harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan BPD sesuai dengan kepentingannya

Hak Anggaran

Pasal 32

1.      Dalam setiap tahun anggaran, BPD menyusun dan menetapkan kebutuhannya dalam Anggaran Balanja BPD

2.      Anggaran Balanja BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Panitia Anggaran setelah menerima masukan dari para anggota BPD

3.      Anggaran Balanja BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh ketua BPD kepada Kepala Desa untuk dimasukan kedalam Rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa

Hak Meminta Keterangan Pemerintah Desa

Pasal 33

1.      Hak meminta keterangan Pemerintah Desa dilaksanakan menurut ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 32, Peraturan tata tertib ini

2.      Dalam rapat / musyawarah pleno BPD pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai usul yang diajukan

3.      Selama usul meminta keterangan Pemerintah Desa belum mendapat keputusan BPD, pengusul dapat memperbaiki atau menarik usul yang diajukan

4.      Apabila rapat / musyawarah pleno BPD menerima usul yang diajukan maka Pimpinan BPD meneruskan usul tersebut kepada Pemerintah Desa

5.      Pemerintah Desa memberikan keterangan terhadap usul sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rapat / musyawarah Paripurna

6.      Pemerintah Desa memberikan kesempatan kepada pengusul atau anggota BPD yang lainnya untuk memberikan pandangannya dan atas pandangan tersebut Pemerintah Desa memberikan jawabannya

7.      Apabila terhadap keterangan Pemerintah Desa tidak diajukan usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai Pemerintah Desa dianggap selesai

Hak Menyatakan Pernyataan Pendapat

Pasal 34

1.      Hak menyatakan pernyataan pendapat dilaksanakan menurut ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 32, Peraturan tata tertib ini

2.      Mengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a.       Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat ;

b.      Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Kepala Desa;

3.      Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh pimpinan BPD dalam rapat/musyawarah paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota BPD

4.      Panitia Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat / musyawarah paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul menyatakan pendapat nya secara ringkas.

5.      Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum disetujui oleh rapat / musyawarah paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

6.      Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengusul menarik usulnya kembali. Maka usul tersebut menjadi gugur dengan sendirinya

7.      Dalam hal rapat / musyawarah paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, rapat / musyawarah paripurna membentuk panitia khusus.

8.      Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), melakukan pembahasan dengan Kepala Desa.

9.      Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala Desa dapat diwakilkan oleh Perangkat Desa

10.  Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), panitia khusus dapat mengadakan rapat / musyawarah kerja, rapat / musyawarah dengar pendapat, dan/atau rapat / musyawarah dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

11.  Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat / musyawarah paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 35

1.      Keputusan BPD mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan:

a.       Melanggar sumpah / janji jabatan Kepala Desa

b.      Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa

c.       Melanggar larangan bagi Kepala Desa

2.      Keputusan BPD mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud

1.      pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa

2.      Apabila usul menyatakan pendapat terbukti atau bisa dibuktikan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat / musyawarah paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Karawang melalui Camat Lemahabang.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 36

1.      Setiap anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa

2.      Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

3.      Pimpinan BPD meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Desa

4.      Jawaban atas pertanyaan yang dimaksud ayat (2) pasal ini oleh Kepala Desa dilakukan secara tertulis

5.      Penanya dapat meminta kepada Kepala Desa agar memberikan jawaban secara lisan dalam rapat / musyawarah paripurna BPD atau rapat panmus, atau rapat panitia atau rapat gabungan

6.      Jawaban yang diberikan Kepala Desa menjadi bahan penilaian BPD dan selanjutnya BPD dapat menerima atau menolak jawaban tersebut

7.      Jika jawaban dimaksud ayat (6) diterima, maka persoalannya dianggap selesai dan sebaliknya jika ditolak maka konsekwensinya menjadi beban pertanggungjawaban Kepala Desa

Hak Keuangan / Administrasi

Pasal 37

1.      Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BPD. maka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dana pembiayaan

2.      Dana Pembiayaan dimaksud ayat (1) berupa uang atau barang terdiri :

a.       Penghasilan tetap Anggota BPD

b.      Dana Penunjang kegiatan BPD

3.      Jenis dana pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ialah :

a.       Uang rapat – rapat

b.      Uang representatif

c.       Tunjangan kehormatan

d.      Pakaian Dinas

e.       Tunjangan Kesejahteraan

f.       Dana Penunjang Pendidikan dan Latihan

g.       Biaya lain – lain

4.      Jenis dan besarnya keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam keputusan BPD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa

BAB VIX

Rapat – Rapat BPD

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 38

1.      BPD mengadakan rapat / musyawarah secara berkala sekurang – kurangnya 12 ( dua belas ) kali dalam setahun / satu bulan sekali

2.      Kecuali yang dimaksud ayat (1) atas permintaan sedikitnya 3 ( tiga ) orang anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, ketua BPD mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat – lambatnya 1 (satu ) minggu setelah permintaan diterima

3.      BPD mengadakan rapat / musyawarah atas undangan ketua atau wakil ketua BPD

4.      Pimpinan dan anggota BPD wajib mentaati tata tertib dengan baik dan seksama

5.      Memenuhi undangan rapat / musyawarah dan menandatangani daftar hadir

6.      Memberi tahukan ketidak hadirannya kepada pimpinan BPD

7.      Memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya rapat

8.      Mengikuti semua kegitan BPD

9.      Hari kerja BPD dari hari senin sampai hari jum’at dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu dan kondisi

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 39

1.      Rapat – rapat terdiri dari :

a.       Rapat / musyawarah Paripurna

b.      Rapat / musyawarah Paripurna Khusus

c.       Rapat / musyawarah Paripurna Istimewa

d.      Rapat / musyawarah Pimpinan BPD

e.       Rapat / musyawarah Pleno

f.       Rapat / musyawarah Panitia Musyawarah

g.       Rapat / musyawarah Komisi – komisi

h.      Rapat / musyawarah Panitia Anggaran

i.        Rapat / musyawarah Gabungan Komisi

j.        Rapat / musyawarah Kerja

k.      Rapat / musyawarah Dengar Pendapat

l.        Rapat / musyawarah lain – lain

2.      Rapat / musyawarah Paripurna adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan keputusan BPD

3.      Rapat / musyawarah Paripurna Istimewa adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD untuk melaksanakan pembahasan suatu acara tertentu sebelum diajukan ke Rapat Paripurna

4.      Rapat / musyawarah Paripurna Istimewa adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD untuk melaksanakan pembahasan suatu acara tertentu sebelum diajukan ke Rapat Paripurna

5.      Rapat / musyawarah Pleno adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD untuk melaksanakan pembahasan atau pembicaraan agenda tertentu sebelum diajukan kedalam rapat / musyawarah paripurna

6.      Rapat / musyawarah Pimpinan BPD adalah rapat – rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua BPD

7.      Rapat / musyawarah Panitia Musyawarah adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua panitia musyawarah

8.      Rapat / musyawarah Komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpinoleh Pimpinan Komisi

9.      Rapat / musyawarah Panitia Anggaran adalah rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua panitia anggaran

10.  10.Rapat / musyawarah Gabungan Komisi adalah rapat anggota beberapa komisi BPD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua BPD

11.  Rapat / musyawarah Kerja adalah :

a.       Rapat / musyawarah Panitia Anggaran dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa

b.      Rapat / musyawarah Komisi dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa

c.       Rapat / musyawarah Gabungan Komisi dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa

12.  Rapat / musyawarah Dengar Pendapat adalah rapat panitia atau rapat panitia anggaran atau rapat komisi atau rapat gabungan komisi dengan lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat

13.  Rapat – rapat / musyawarah lain adalah rapat yang perlu diadakan yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua BPD dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 40

1.      Rapat / musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib ini dan atas kesepakatan Pimpinan BPD

2.      Rapat / musyawarah terbuka adalah Rapat anggota BPD yang dihadiri oleh umum

3.      Rapat / musyawarah tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak boleh dihadiri oleh umum

4.      Pembicaraan dalam rapat tertutup rahasia dan tidak boleh diumumkan

Pasal 41

Rapat / musyawarah tertutup dapat mengambil keputusan kecuali dalam hal – hal sebagai berikut

1.      Pemilihan BPD Pimpinan BAMDES

2.      Penetapan Calon Kepala Desa

3.      Penetapan Peraturan Desa

4.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan AnggAran Pendapatan dan Belanja Desa

5.      Penetapan Perubahan

6.      Badan Usaha Milik Desa

7.      Penghapusan Tagihan sebagian maupun seluruh

8.      Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara resmi

Bagian Keempat

Pengambilan Keputusan

Pasal 42

Rapat – rapat / musyawarah BPD hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD

Pasal 43

1.      Keputusan yang diambil dalam rapat dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat berlandaskan atas prinsip kejujuran, keadilan dan kebenaran

2.      Apabila musyawarah sebagimana dimaksud ayat (1) setelah diupayakan sedapat mungkin ternyata tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan persetujuan suara terbanyak melalui pemungutan suara / voting

3.      Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap syah apabila memperoleh sekurang – kurangnya ½ jumlah suara ditambah 1 suara anggota BPD

4.      Kecuali untuk keputusan hak pernyataan menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pemungutan suara dianggap syah apabila memperoleh sekurang – kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota BPD, peserta rapat / musyawarah

Bagian Kelima

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 44

1.       Untuk kelancaran jalannya rapat / musyawarah, Pimpinan rapat / musyawarah dapat menetapkan tahapan pembicaraan setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat

2.       Setiap anggota BPD yang akan berbicara mencatatkan namanya kepada Pimpinan rapat / musyawarah sebelum sesuatu hal dimulai

3.       Giliran berbicara diatur menurut urutan permintaan kecuali terdapat hal – hal tertentu yang menurut pertimbangan ketua rapat memungkinkan giliran berbicara tidak menurut urutan permintaan

4.       Anggota berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat / musyawarah selama anggota berbicara tidak boleh diganggu

5.       Ketua rapat / musyawarah hanya dapat berbicara selaku pimpinan rapat / musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan

6.       Apabila ketua rapat / musyawarah ingin berbicara selaku anggota, maka pimpinan rapat diserahkan sementara kepada anggota pimpinan rapat / musyawarah sementara

Pasal 45

1.      Pimpinan rapat / musyawarah mengingatkan pembicara apabila pembicaraan yang disampaikan menyimpang dari peraturan tata tertib

2.      Apabila peserta rapat / musyawarah mengeluarkan kata – kata yang tidak layak atau mengganggu jalannya rapat / musyawarah, pimpinan rapat / musyawarah memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali

3.      Apabila pembicara yang dimaksud ayat (1) dan (2) mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat / musyawarah melarang meneruskan pembicaraan atau meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan jalannya rapat / musyawarah

4.      Apabila terjadi sebagaimana ayat (3) dan rapat dimungkinkan tidak diteruskan, maka pimpinan rapat / musyawarah dapat menunda rapat dengan batas waktu 1 x 24 jam, kecuali rapat / musyawarah menentukan lain

Bagian Keenam

Tahapan Pembicaraan

Pasal 46

1.      Pembahasan Peraturan Desa melalui Tahap I, Tahap II dan Tahap III

2.      Tahap I dalam rapat / musyawarah paripurna BPD :

a.       Penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD

b.      Penjelasan pengusul dari Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD

c.       Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa dilakukan pemandangan umum oleh para anggota BPD kemudian Kepala Desa memberikan jawaban

d.      Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, Kepala Desa menyampaikan pendapat kemudian pengusul atau BPD memberikan jawabannya

3.      Tahap II dalam rapat / musyawarah Panitia BPD atau Komisi BPD bersama Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan lanjutan atas rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun berasal dari prakarsa BPD

4.      Apabila dalam tahap II antara Komisi BPD dan Pemerintah Desa tidak terdapat kesepakatan, maka permasalahannya disampaikan kepada Ketua BPD untuk ditelaah lebih lanjut

5.      Setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah Ketua BPD mengambil keputusan untuk diajukan kedalam pembahasan Tahap III

6.      Tahap III dalam rapat / musyawarah Paripurna BPD disampaikan kata akhir :

a.    Kata akhir Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa

b.    Kata akhir pengusul atau anggota BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari prakarsa BPD

c.    Setelah penyampaian kata akhir sebagaiana dimaksud huruf a dan b ayat ini, maka BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Pasal 47

1.      Persetujuanan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat 6 huruf c ditetapkan dengan keputusan BPD

2.      Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa

3.      Peraturan Desa yang dimaksud ayat (2) harus diketahui oleh warga masyarakat, maka Pemerintah Desa wajib menginformasikan diantarannya melalui papan informasi

Bagian Ketujuh

Risalah Rapat dan Laporan

Pasal 48

1.      Untuk setiap rapat / musyawarah paripurna, paripurna khusus dan paripurna istimewa BPD, dibuat risalah resmi dan ditanda tangani oleh sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan rapat / musyawarah

2.      Risalah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat secara lengkap jalannya pembicaraan rapat / musyawarah disertai catatan mengenai :

a.         Jenis dan sifat rapat / musyawarah

b.        Hari dan tanggal rapat / musyawarah

c.         Tempat rapat / musyawarah

d.        Acara rapat / musyawarah

e.         Waktu pembukaan dan penutupan rapat / musyawarah

f.         Pimpinan rapat / musyawarah

g.         Daftar hadir anggota BPD peserta rapat / musyawarah, dan

1.        keterangan anggota yang tidak hadir

h.        Kepala Desa atau pejabat yang mewakilinya atau pejabat pemerintah

2.        lainnya

i.          Undangan hadir

j.          Proses tentang pengambilan keputusan

3.      Setelah rapat / musyawarah selesai, maka sekretaris BPD segera menyusun rancangan risalah rapat atau risalah rapat / musyawarah sementara untuk dibacakan atau dibagikan kepada Anggota BPD peserta rapat / musyawarah atau pihak yang bersangkutan

4.      Setiap anggota BPD peserta rapat / musyawarah dapat mengoreksi risalah rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan pokok pembicaraan dalam rapat / musyawarah

Pasal 49

1.      Untuk setiap rapat / musyawarah Pimpinan, Rapat / musyawarah panitia, Rapat / musyawarah Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Panitia, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dibuatkan catatan Rapat / musyawarah yang ditandatangani Pimpinan Rapat / musyawarah yang bersangkutan

2.      Catatan rapat / musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah catatan mengenai pokok – pokok pembicaraan, kesimpulan atau keputusan yang diambil dengan dilengkapi keterangan

3.      Untuk setiap rapat / musyawarah Komisi/Bidang, Rapat / musyawarah Panitia Anggaran, Rapat / musyawarah Gabungan Panitia, Rapat / musyawarah Kerja, Rapat / musyawarah Dengar Pendapat, dibuatkan laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan BPD

Pasal 50

1.      Selain anggota, Rapat / musyawarah BPD dapat dihadiri oleh :

a.       Undangan Peserta, ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan BPD

b.      Peninjau, ialah mereka yang bukAn anggota BPD yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan BPD

2.      Undangan peserta rapat / musyawarah dapat meminta hak bicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan BAMUSDE, tetapi tidak mempunyai hak suara

3.      Peninjau tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan ucapan maupun dengan cara lain, dan tidak punya hak bicara maupun hak suara

BAB X

Alat Kelengkapan BPD

Pasal 51

Alat kelengkapan BPD terdiri dari :

1.      Pimpinan BPD

2.      Panitia Musyawarah

3.      Panitia – panitia / Komisi - Komisi

4.      Panitia Anggaran

Pimpinan BPD

Pasal 52

1.      Pimpinan BPD adalah alat kelengkapan BPD yang merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris

2.      Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD

3.      Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dengan azas langsung,umum, bebas dan rahasia

4.      Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa jabatan keanggotaan

5.      Hasil pemilihan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diresmikan oleh Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD

Pasal 53

1.      Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua BPD dan mengumumkannya dalam Rapat Paripurna pada awal tahun

2.      Memimpin Rapat / musyawarah Paripurna, Pleno, dan Rapat – rapat / musyawarah lainnya dengan menjaga agar peraturan tata tertib bisa dillaksanakan

3.      Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat / musyawarah yang dipimpinnya

4.      Melaksanakan keputusan – keputusan rapat / musyawarah

5.      Mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa atau pihak – pihak lain yang dianggap perlu

6.      Menentukan Kebijakan APBDes berdasarkan pertimbangan Penitia Anggaran

7.      Menerima dan menindak lanjuti laporan dari komisi – komisi dan Anggota BPD

8.      Sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali mengadakan Rapat / musyawarah Pimpinan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh panitia, Komisi, dan Para anggota BPD

Panitia dan Komisi – komisi

Pasal 54

1.      Panitia dan komisi adalah merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa keanggotaannya

2.      Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan harus menjadi Anggota Panitia dan Komisi- komisi salah satu BPD

3.      Komisi yang membidangi tugas – tugas tertentu terdiri dari :

a.       Komisi A BPD membidangi Pemerintahan dan Umum

b.      Komisi B BPD membidangi Pembangunan , Perekonomian dan Keuangan

c.       Komisi C BPD membidangi Kemasyarakatan

4.      Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya

5.      Ketua dan susunan keanggotaan komisi diadakan pergiliran setiap satu tahun sekali

Pasal 55

Komisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (3) Tugas dan kewajibannya adalah :

1.      Menyusun rencana Kerja setiap awal tahun sidang melaporkan hasil kerjanya pada akhir tahun sidang pada Pimpinan BPD

2.      Melakukan Bahasan terhadap rancanngan peraturan Desa dan rencana keputusan BPD yang menjadi bidang tugasnya

3.      Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan perekonomian, Kemasyarakatan Umum dan Keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Desa

4.      Mengadakan kunjungan kerja atau peninjauan yang dianggap perlu atas persetujuan Pimpinan BPD

5.      Mengadakan rapat – rapat untuk membahas sesuatu hal yang berada dalam ruang lingkup tugasnya baik intern maupun dengan pemerintah Desa

6.      Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat

7.      Menerima usul, saran dan pernyataan pendapat Pimpinan BPD mengenai hal yang termasuk dalam tugasnya

8.      Mengajukan pendapat dan pernyataan tertulis kepada Kepala Desa melalui Pimpinan BPD mengenai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan perekonomian, Kemasyarakatan Umum dan Keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Desa

9.      Membahas Nota Pimpinan BPD surat – surat masuk dan pengaduan langsung dari masyarakat

10.  Melaporkan hasil kerja komisi kepada Pimpinan BPD

Pasal 56

1.      Selain ketentuan ayat (3) Pasal 52, BPD juga membentuk panitia – panitia sebagai berikut :

a.       Panitia Musyawarah

b.      Panitia Anggaran

2.      Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal keanggotaannya

3.      Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal keanggotaannya

Pasal 57

1.      Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan BPD yang terdirir dari Pimpinan BPD dan Ketua – ketua Komisi

2.      Karena jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua Musyawarah

3.      Susunan dan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD

4.      Panitia Musyawarah mempunyai tugas dan kewajiban :

a.       Menerima dan memberi usul, saran dan pernyataan pendapat dari anggota dan Komisi BPD

b.      Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam menetapkan jadwal acara rapat – rapat BPD

c.       Merumuskan materi untuk bahan penyusunan keputusan Pimpinan BAMDES

Pasal 58

1.      Panitia Anggaran BPD anggotanya terdiri dari Wakil Ketua BPD dan seorang yang mewakili masing – masing Komisi

2.      Karena jabatan wakil Ketua BPD adalah Ketua Panitia Anggaran

3.      Susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD

4.      Tugas Panitia Anggaran adalah :

a.       Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka membahas dan menyusun RAPBDes

b.      Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa mengenai RAPBDes, Rancangan perubahan dan rancangan perhitungannya

c.       Menyusun Anggaran BPD

d.      Mengadakan Pengawasan terhadap pelaksnaan APBDes yang telah disahkan BPD

BAB XI

Peraturan Perubahan

Pasal 59

1.      Peraturan Perubahan Tata tertib ini hanya bisa dilakukan atau diajukan sekurang – kurangnya ½ ( setengah ) ditambah 1 ( satu ) dari jumlah anggota BPD

2.      Perubahan yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat / musyawarah Paripurna yang khusus diadakan untuk itu

BAB XII

Ketentuan Penutup

Pasal 60

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Tata tertib ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan seluruh anggota BPD

Pasal 61

Dengan berlakunya peraturan tata tertib ini, maka peraturan Tata tertib BPD periode sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 62

Peraturan Tata Tertib ini berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan Di	:	Pulokalapa
Pada Tanggal	:	14 Februari 2014
BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) PULOKALAPA ELAM JAJANG LESMANA